Para ulama dan pemikir dari berbagai negara Islam peserta Konferensi Dialog Intra-Islam "Satu Bangsa, Satu Masa Depan", pada Sessi II yang berlangsung Kamis (20/2/2025), menekankan perlunya peningkatan budaya saling pengertian dan toleransi di antara mazhab-mazhab pemikiran Islam. Mereka mengemukakan bahwa para ulama dan otoritas agama memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan untuk memahami dan membangun jembatan komunikasi di antara para pengikut mazhab-mazhab pemikiran Islam. 

Sesi II Konferensi Dialog Intra-Islam diselenggarakan dengan partisipasi sejumlah tokoh agama dan intelektual terkemuka. Sessi ini dipimpin Dr. Abdullah Al-Sharikah, Direktur Pusat Moderasi di Kementerian Wakaf dan Urusan Islam di Kuwait dan anggota Dewan Koordinasi Eropa (AMMALE).

Sebagai salah satu pembicara, Sheikh Sayyed Ali Al-Amin, anggota Majelis Hukama Muslimin (MHM), menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama tidak pernah menjadi penyebab perselisihan di antara para pengikutnya. Sebaliknya, manipulasi politik atas perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan perpecahan tajam. Ia menekankan perlunya mempromosikan budaya kewarganegaraan, keadilan, dan kesetaraan di antara para anggota Umat, dengan mencatat bahwa mendirikan lembaga-lembaga keagamaan bersama antara sekte-sekte akan membantu memperkuat nilai-nilai persatuan dan toleransi Islam.

Profesor Dr. Nazir Muhammad Ayyad, Mufti Besar Mesir dan Ketua Sekretariat Jenderal Otoritas Fatwa di Seluruh Dunia, menyatakan bahwa "kewarganegaraan" bukanlah, seperti yang digambarkan sebagian orang, konsep asing Barat yang bertentangan dengan semangat Islam. Pada kenyataannya, ini adalah panggilan untuk saling mengenal, pencapaian keadilan, dan pembangunan jembatan cinta di antara berbagai kelompok. Nabi Muhammad (saw) mencontohkan konsep ini dalam Piagam Madinah, yang mengakui berbagai identitas dan memberi setiap komunitas tempatnya dalam satu negara.

Lebih jauh, Profesor Dr. Ayyad memberikan beberapa saran untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, seperti penurunan kepercayaan masyarakat karena ungkapan sektarian dan bias doktrinal. Ia menyoroti pentingnya membangun liga global yang independen untuk menyatukan upaya menjembatani lembaga, meningkatkan pemahaman dan kewarganegaraan, dan memastikan independensi mereka dari agenda sektarian. Selain itu, Prof Ayyad juga menekankan penguatan upaya kemanusiaan bersama di antara madzhab-madzhab Islam di berbagai bidang, misalnya: bantuan, pengentasan kemiskinan, dan pemberantasan kebodohan, untuk memperkokoh persatuan dan rasa memiliki.

Sheikh Khalifa Muhammad Al-Madani Tal memuji Kerajaan Bahrain karena menjadi tuan rumah Konferensi Dialog Intra-Islam. Dia menyoroti peran Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kerajaan Bahrain, dalam semua inisiatif yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, hidup berdampingan secara damai, menghormati keberagaman, dan mendukung kebebasan dan praktik beragama.

Sayyid Ali Abdul-Sahib Al-Hakim, Sekretaris Jenderal Yayasan Imam Al-Hakim, menekankan pentingnya mengakui bahwa perbedaan yurisprudensial adalah realitas alamiah yang tidak boleh mengarah pada konflik atau kekerasan. Ia menekankan perlunya memahami perspektif yang beragam secara budaya, intelektual, dan sosial dengan membiasakan diri dengan aspek-aspek budaya, intelektual, dan sosial, serta nuansa doktrinal, meskipun hanya pada tingkat keakraban mental yang minimal dengan mazhab-mazhab pemikiran lain.

Profesor Dr. Said Chabar, Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi Ulama di Kerajaan Maroko dan seorang profesor di Universitas Sultan Moulay Slimane, juga menekankan perlunya para ulama untuk kembali ke peran mereka yang sebenarnya dalam membina pemahaman di antara berbagai aliran. Ia menganjurkan untuk berfokus pada landasan agama bersama dan prinsip-prinsip yang disepakati, daripada berkutat pada rincian yang memecah belah.

Kerajaan Bahrain menjadi tuan rumah edisi perdana Konferensi Dialog Intra-Islam pada 19 dan 20 Februari 2025. Konferensi ini terselenggara atas dukungan penuh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Raja Kerajaan Bahrain. Konferensi ini dihadiri Grand Syekh Al Azhar yang juga Ketua MHM, Imam Akbar Prof. Dr. Ahmed Al-Tayeb, bersama sejumlah ulama terkemuka. Acara ini diselenggarakan oleh Al-Azhar, Dewan Tertinggi Urusan Islam di Bahrain, dan MHM.