Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslimin (MHM) Konselor Mohamed Abdelsalam, menekankan pentingnya peran para pemimpin agama, simbol dan lembaga masyarakat untuk mendorong keselarasan antara hak-hak individu dan publik dalam masyarakat dan negara. Konselor Abdelsalam juga menekankan pentingnya dialog antara berbagai daerah dan budaya mengenai kewarganegaraan inklusif dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pesan ini disampaikan Konselor Abdelsalam saat berpidato pada 'Euro-MENA Dialogue on Inclusive Citizenship and Freedom of Religion and Belief: Bridging and Advancing the two agendas'. Forum ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Luar Negeri Inggris dan Italia, sejumlah lembaga yang fokus pada persoalan dialog lintas agama, serta perwakilan dari berbagai agama.

“MHM berupaya untuk memastikan hak-hak ini dan menekankan peran para pemimpin agama dalam mengatasi tantangan global, termasuk hak atas iklim yang stabil, melalui penanganan dampak dari perubahan iklim dan meningkatkan kesadaran akan dampaknya,” sebut Konselor Abdelsalam, Kamis (28/9/2023). 

“Partisipasi Majelis Hukama dalam KTT COP28 mendatang di Dubai, yang akan didahului dengan pertemuan para pemimpin agama, juga mewakili babak baru dalam memperkuat kehadiran wacana agama dan moral dalam mengatasi perubahan iklim, baik secara intelektual maupun institusional,” lanjutnya.

Konselor Abdelsalam berharap semua pihak dapat bekerja dengan cara yang sama dalam semua isu hak asasi manusia, termasuk agenda kewarganegaraan inklusif serta kebebasan beragama dan berkeyakinan, melalui kemitraan dan kerja sama dengan formula yang menyelaraskan keyakinan hati nurani dengan persyaratan kewarganegaraan, dengan segala hak dan kewajibannya. “Hal ini menjadi harapan yang mendorong semua orang untuk terus bekerja sama dengan segala kemauan dan lembaga,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekjen MHM juga menjelaskan bahwa pertemuan ini mencerminkan kesadaran budaya dan kemauan institusional untuk menyelaraskan tujuan kewarganegaraan inklusif dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, secara global yang menyatukan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara, tiga pantai Mediterania. Wilayah yang mewakili turunnya pesan-pesan surgawi, tempat lahirnya filsafat manusia sepanjang sejarah, dan cakrawala yang menjanjikan untuk interaksi dan kerjasama. 
Konselor Abdelsalam juga mencatat bahwa meskipun ada indikator positif dari tumbuhnya kesadaran mereka, namun rekonsiliasi di antara mereka masih menghadapi tantangan ganda. Hal ini tercermin dalam stereotip yang sudah terbentuk sebelumnya, dan sejauh mana agama dan budaya yang berbeda berkontribusi terhadap penegakan martabat manusia, persaudaraan, dan hidup berdampingan dalam kerangka hubungan kewarganegaraan penuh, yang merupakan tujuan dari MHM. 

Hal ini, kata Konselor Abdelsalam, juga diatur dalam Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan, yang ditandatangani bersama oleh Yang Mulia Dr. Ahmed Al-Tayeb, Imam Besar Al-Azhar dan Ketua Dewan Sesepuh Muslim dan Yang Mulia Paus Fransiskus, Paus Gereja Katolik, di Abu Dhabi pada tahun 2019.

Selain itu, Sekretaris Jenderal MHM menyerukan perlunya upaya untuk menginvestasikan potensi agama dan kemampuan simbol-simbolnya untuk mempengaruhi konsolidasi sistem kebebasan dan hak-hak publik yang terintegrasi. Sebab, tidak ada komponen yang dapat berhasil atau dikonsolidasikan dalam undang-undang dan praktik sosial, tanpa yang lain, terutama karena hal tersebut perlu berhubungan dengan elemen budaya, geografis, dan identitas yang memerlukan legitimasi moral dan simbolik untuk mengatasinya.