Majelis Hukama Muslimim (MHM) berpartisipasi dalam diskusi panel bertajuk "Kecerdasan Buatan dan Keberagaman Budaya: Mencari Etika Universal". Acara ini diselenggarakan secara virtual oleh Pusat Dialog Antaragama Internasional di Kazakhstan, Minggu (23/11/2025), bekerja sama dengan Pusat Dialog Antarbudaya Internasional Baku. Sesi ini menghadirkan para pemimpin agama dan intelektual terkemuka serta pakar AI dari universitas-universitas terkemuka dunia.

Dalam diskusi tersebut, Mohamed Al-Amin, Direktur Jenderal Kantor Regional MHM di Asia Tengah, menekankan bahwa kecerdasan buatan bukan lagi sekadar kemajuan teknologi, tetapi telah menjadi ujian etika dan kemanusiaan yang mendalam. Masyarakat dan para pengambil keputusan harus memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan untuk melayani martabat manusia, menumbuhkan saling pengertian, dan memajukan perdamaian antarmanusia. Ia mencatat bahwa AI berpotensi mengatasi tantangan kemanusiaan yang besar—seperti memberantas kemiskinan, memerangi penyakit, dan meningkatkan komunikasi lintas budaya—namun ketiadaan kerangka kerja etika dapat menjadikannya sumber ketimpangan dan risiko sosial.

Ia menyoroti fokus kuat MHM pada teknologi dan etika, dengan merujuk pada lokakarya regional yang diselenggarakan di Asia Tengah bekerja sama dengan Universitas Nasional Eurasia L.N. Gumilyov dan Senat Kazakhstan, yang bertajuk "Kecerdasan Buatan dan Etika - Masa Depan Berkelanjutan" di Astana. Lokakarya tersebut menyimpulkan bahwa AI merupakan revolusi etika sekaligus teknologi, dan membutuhkan kerja sama internasional untuk memastikan penggunaannya yang bertanggung jawab dan adil.

Al-Amin juga mengumumkan acara mendatang yang diselenggarakan oleh Kantor Regional MHM di Turkistan dan Almaty selama bulan November dan Desember, yang berfokus pada media dan jurnalisme perdamaian di era kecerdasan buatan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan penggunaan teknologi AI untuk mendukung perdamaian sipil dan komunikasi antarbudaya.

Sesi tersebut dihadiri oleh banyak pejabat pemerintah, perwakilan dari berbagai lembaga keagamaan, dan pakar AI dari universitas-universitas global. Para pembicara mengeksplorasi mekanisme untuk memastikan tanggung jawab etis sistem cerdas, peran tradisi agama dan budaya dalam memperkaya kerangka etika AI, serta pentingnya mengembangkan kerangka hukum dan kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi modern secara bertanggung jawab.

Diskusi diakhiri dengan seruan kuat untuk merumuskan etika universal bagi kecerdasan buatan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan bersama, yang mencerminkan keberagaman budaya sekaligus menjaga keadilan dan martabat manusia di era digital.